- Undang-undang No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

- PP No. 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

- PP No. 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

- Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- Permen PUPR No 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Permen PUPR No 7 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi

- Permen PUPR No 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

- Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum Nomor 37/KPTS/DK/2025  tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Acuan Normatif Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Minimal)

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

9. SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.

10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/SE/M/2025 tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi yang Tidak Dapat Beroperasi karena Status Lisensi.

13. Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 hal Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

14. Surat Edaran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 37/KPTS/DK/2025 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/DK/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi.

16. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-Bk/880 tanggal 9 Juli 2025 hal Pemberitahuan Daftar Penambahan Jenis Peralatan Konstruksi sebagai Pemenuhan Persyaratan SBU.

17. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2024 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Lisensi dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.